Pendidikan Guru Belum Jelas

Berikut berita bersumber dari:
http://cetak.kompas.com/read/2011/02/26/03561814/pendidikan.guru.belum.jelas

Jakarta, Kompas - Pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab soal pendanaan penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Hal ini mengakibatkan kuota 13.000 guru untuk dididik sampai Juli 2011 bisa tak tercapai.

Pemerintah pusat hanya memberikan bantuan persiapan pendidikan profesi guru (PPG) kepada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) negeri dan swasta yang ditunjuk. Sementara guru yang gajinya masih minim umumnya tidak berminat meraih gelar guru profesional lewat PPG yang biayanya bisa di atas Rp 10 juta untuk satu tahun.

Supriadi Rustad, Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, di Jakarta, Jumat (25/2), mengatakan, PPG bagi guru dalam jabatan ini kuotanya untuk 13.000 guru. Jatah ini di luar kuota sertifikasi dari pemerintah pusat tahun ini yang dialokasikan 300.000 guru.

Jalur ini dibuka untuk memberi kesempatan kepada daerah yang ingin mendapatkan kualitas guru profesional. Setelah guru lulus PPG, mereka dapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

”Jika pemerintah daerah peduli dengan guru di daerahnya, seharusnya PPG guru didukung. Mereka bisa memilih guru yang memenuhi syarat untuk dibiayai. Ini semua tergantung dari daerah,” kata Supriadi.

Edy Heri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, mengatakan, pihaknya kesulitan menyediakan anggaran untuk PPG guru dalam jabatan untuk tahun ini. Anggaran daerah difokuskan untuk memberi beasiswa pendidikan S-1 bagi guru.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji mengatakan, pihaknya akan melihat anggaran dulu apakah memungkinkan atau tidak untuk membiayai PPG bagi guru di Kota Bandung.

”Kami lihat dulu kuotanya untuk Kota Bandung. Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi soal PPG. Namun rasanya tidak bisa menanggung seluruh kuota guru,” kata Oji. (ELN)

Versi kompas online:

http://edukasi.kompas.com/read/2011/02/22/10574324/2011..Pendidikan.Profesi.Guru.Tak.Jelas.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendidikan profesi guru dalam jabatan pertengahan 2011 ini terancam terkatung-katung. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditunjuk pemerintah masih menunggu kejelasan pelaksanaan hingga pendanaan.

Wakil Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia, Bedjo Sujanto, mengatakan, hingga kini belum ada kejelasan penanggung biaya pendidikan profesi guru (PPG) itu.

"Jika guru yang harus bayar, kasihan. Nanti hanya guru mampu yang ikut. Tidak adil," kata Bedjo yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta, Senin (21/2/2011).

Hal sama diungkapkan Rektor IKIP PGRI Semarang, Muhdi.

"Banyak yang belum jelas, apakah guru mendaftar langsung ke LPTK atau dinas pendidikan. Juga soal biaya. Kami tunggu kepastian pemerintah, baru menjaring peserta PPG," kata dia.

Pendidikan profesi guru yang dimaksud hanya bisa diikuti guru-guru dalam jabatan yang masuk database Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Untuk guru SD memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S-1, PPG enam bulan. Adapun guru SMP/SMA sederajat atau guru bidang studi butuh satu tahun.

Penyelenggaraan PPG untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi guru yang harus tuntas tahun 2015. November tahun lalu, tercatat 800.000 dari 2,6 juta guru yang disertifikasi lewat penilaian berkas (portofolio).

Pelaksanaan sertifikasi lewat penilaian portofolio, juga pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) sekitar sembilan hari dibiayai penuh pemerintah. Untuk PPG guru dalam jabatan, justru guru yang harus membiayai sendiri. (ELN)

Rapat PPG 11 Feb 2011

Rapat PPG masih diwarnai beberapa masalah. Sebab utama yang mengganjal adalah diktum no 3 dalam Kepmen yang menyatakan bahwa anggaran PPG bukan dari Kemendiknas. dalam rapat di Jakarta, konon PGRI menolak, karena kalau PPG adalah untuk guru dalam jabatan dalam rangka sertifikasi, mestinya perlakuannya sama dengan PLPG yakni dibiayai pemerintah. PGRI bahkan menuntut revisi Kepmen terkait pembiayaan itu.
Biarlah itu diselesaikan para pihak yang berwenang.
Yang perlu disiapkan adalah kurikulum workshop, kalau mungkin bahkan dengan skenario pelaksanaan workshop.

Detil teknis rapat:
- perlu Buku Kas Umum untuk kegiatan penguatan
- bendahara yang disebut-sebut adalah bendahara kegiatan persiapan ppg
- satu prodi ada pemegang buku kas
- koordinator ppg yang ada sekarang adalah koordinator kegiatan persiapan (? yang ini benar-benar aneh bin tidak jelas)
- akan dibuat struktur pengelolaan baru (? aneh lagi, kayaknya belum jelas harus bagaimana)
- Buku Kas Uumum dan SPJ, hasil kerja, dan draf laporan dimonev 21 Feb 2011
- Final laporan 28 Feb 2011, akhir semuanya 3 Maret
- Buku kas : tanggal penerimaan uang, disesuaikan dengan kuitansi yang diberikan LP3
- Pembukuan pengeluaran kegiatan, tanggalnya setelah penerimaan dana
- Honor penulis, karena besarnya tidak sama, karena pagunya tidak ada di SBU, dibuat sk tersendiri, ada perjanjian kontrak.